Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah yang belum bersertifikat mulai tahun 2026 akan diambil negara.
Kantor Pertanahan Gunungkidul tahun ini bakal mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.500 bidang tanah dengan biaya pengurusan Rp150.000
Masyarakat pemilk tanah dan bangunan seringkali menemui hal-hal yang tidak diinginkan seperti sertifikat tanah dan bangunan rumah yang rusak atau hilang.
Polda DIY terus mengusut kasus dugaan mafia tanah dengan korban Tupon, 68, warga Bantul, beberapa waktu lalu.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri mengatakan, sebanyak 69 ribu bidang tanah wakaf di wilayahnya telah tersertif
Sertifikat tanah adalah bukti resmi kepemilikan. Oleh karena itu, kita perlu waspada terkait dengan maraknya kasus pemalsuan dokumen utamanya sertifikat tanah.
Masyarakat pemilih tanah dan bangunan seringkali menemui hal-hal yang tidak diinginkan seperti sertifikat tanah dan bangunan rumah yang rusak atau hilang.
Sejumlah kasus mafia tanah di DIY mulai terungkap. Jika sebelumnya lebih banyak mafia tanah kas desa, saat ini mafia tanah milik pribadi atau sertifikat
Warga pemilik tanah tutupan masih memperjuangkan untuk mendapatkan ganti rugi proyek Jalur Jalan Linats Selatan (JJLS).
Setelah puluhan tahun penantian, masyarakat pengelola tanah tutupan di kawasan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul memiliki lefgalitas berupa serti
