Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Gunungkidul menggelar Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Desa di Balai Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kamis (23/5/2019). Acara dihadiri sejumlah perangkat Desa Ngipak, Camat Karangmojo dan Kepala DPTR Gunungkidul, Winaryo.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kulonprogo menargetkan tahun ini 400 bidang tanah kasultanan didaftarkan pada Mei ini. Namun, belum ada satu pun bidang tanah yang sudah terdaftar karena masih dalam tahap pemberkasan.
Kantor Pertanahan Kota Jogja terus berupaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WPK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan mencanangkan zona integritas.
Kapolres dan Kasatreskrim Polres Bogor dilaporkan keDivisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri dengan tuduhan telah melakukan kriminalisasi.
Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perwakilan Jawa Tengah Jonahar menyebutkan sertifikasi tanah melalui Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama 2018 mencapai 1,2 juta bidang tanah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 34 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan di Gorontalo. Menurutnya, saat ini masih banyak tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid atau bangunan lainnya yang belum memiliki legalitas.
Mahkamah Agung pada 2017 lalu memutuskan bahwa informasi terkait lahan Hak Guna Usaha dapat dibuka ke publik. Akan tetapi, keterbukaan informasi itu belum terlaksana hingga sekarang karena kekurangan petunjuk teknis pada Kementerian ATR/BPN
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).
Meski banyak kritikan terhadap reforma agraria, Presiden Joko Widodo tetap akan melanjutkan kebijakan tersebut karena jumlah sertifikat yang dimiliki masyarakat terutama berpenghasilan rendah masih sedikit.
Kantor Pertanahan Kulonprogo mencatat capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kulonprogo mencapai 95,11%. Tahun ini, sebanyak 38 desa disiapkan untuk menjalankan program PTSL.
