YLBHI Desak Penghentian Perampasan Tanah Adat Basipae di NTT
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Pemerintah Provinsi NTT menghentikan perampasan tanah adat Basipae.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Pemerintah Provinsi NTT menghentikan perampasan tanah adat Basipae.
Perempuan 60 tahun yang dikenal dengan nama Mbok Sonem menutup jalan kampung dengan membangun dua tembok hebel di Dusun Ngledok, Desa Gading, Kecamatan Tanon, Sragen, Jawa Tengah. Nenek asal Dukuh Cengklik, Desa Gading, Kecamatan Tanon, itu terbakar amarah saat mengetahui bagian tepi pekarangan miliknya berubah menjadi jalan kampung.
Sekitar 50% aset tanah yang telah tercatat di sembilan kabupaten di Jawa Tengah, termasuk Sukoharjo, rupanya tanpa sertifikat. Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyayangkan hal ini.
Korban bentrok yang meninggal yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35).
Inovasi pelayanan terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini menargetkan seluruh pelayanan pertanahan bisa menggunakan sistem digital pada 2025.
Pemerintah desa di Kabupaten Sleman diminta segera menyiapkan regulasi khusus pemetaan tanah di wilayah mereka masing-masing, khususnya yang menyangkut dengan tanah kas desa (TKD), pelungguh, dan Sultan Grond.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan sebanyak 500 bidang lahan Kasultanan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Sultan Grond (SG) tahun ini tersertifikasi. Target tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 400 bidang.
Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini bukan hanya untuk yang memiliki lahan gede-gede, tapi untuk rakyat yang memiliki lahan kecil-kecil juga kita berikan. Nanti lahannya juga harus produktif, jangan dianggurkan, ujar Presiden Joko Widodo, Kamis (5/9/2019) di Pontianak.
Program sertifikasi tanah Sultan Grond (SG) yang dimulai sejak 2014 hingga saat ini masih berlanjut. Rencananya tahun ini ada 785 bidang yang disertifikasi.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta memproses penerbitan dua sertifikat baru atas tanah milik Presiden Joko Widodo, di Kelurahan Banyuanyar, Kota Solo, Jawa Tengah.