Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meninjau pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kulonprogo pada Selasa (29/1/2019). Dalam paparannya, Kantor Pertanahan Kulonprogo mengaku mendapati berbagai kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kulonprogo.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul bakal melakukan inventarisasi terhadap aset tanah milik pemkab yang masih bermasalah. Tujuan pendataan, selain kepastian atas kepemilikan tanah juga untuk meminimalisir adanya sengketa.
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo menargetkan 9.500 bidang tanah bersertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun ini. Untuk mencapai target penyelesaian sertifikat semua bidang tanah pada 2020, BPN mendorong agar masyarakat ikut serta mengurusi sertifikat tanah.
Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 40.172 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (25/1/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah alasan mengapa penerbitan sertifikat itu harus dipercepat.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul tahun ini menargetkan sebanyak 66.000 bidang tanah di Bantul bisa memiliki sertifikat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) Jogja mengembalikan anggaran sebesar Rp3,1 miliar ke kas daerah. Hal itu menyusul urung dibelinya tiga bidang tanah oleh Pemkot Jogja.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulonprogo, Nuruddin, menyatakan jajarannya melakukan percepatan penerbitan sertifikat untuk 21 tanah wakaf. "Bentuknya rata-rata masjid, awalnya kami menargetkan 30 sertifikat," kata dia ketika dihubungi Kamis (13/12/2018).
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X memberikan sinyal persetujuan penggunaan lahan Sultan Grond (SG) di Dusun Kwaru, Poncosari, Srandakan, Bantul sebagai tempat dibangunnya embarkasi haji.
Masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung menuntut hak ulayat berupa pemanfaatan lahan perkebunan tebu di tiga kecamatan.
Setelah beberapa waktu lalu warga melaporkan eksekusi tiga rumah yang dilakukan oleh Korem ke meja Denpom dan PN Jogja, kali ini warga mengadukan masalah itu ke Ombudsman Indonesia (ORI) DIY.
