Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 40.172 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (25/1/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah alasan mengapa penerbitan sertifikat itu harus dipercepat.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul tahun ini menargetkan sebanyak 66.000 bidang tanah di Bantul bisa memiliki sertifikat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) Jogja mengembalikan anggaran sebesar Rp3,1 miliar ke kas daerah. Hal itu menyusul urung dibelinya tiga bidang tanah oleh Pemkot Jogja.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulonprogo, Nuruddin, menyatakan jajarannya melakukan percepatan penerbitan sertifikat untuk 21 tanah wakaf. "Bentuknya rata-rata masjid, awalnya kami menargetkan 30 sertifikat," kata dia ketika dihubungi Kamis (13/12/2018).
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X memberikan sinyal persetujuan penggunaan lahan Sultan Grond (SG) di Dusun Kwaru, Poncosari, Srandakan, Bantul sebagai tempat dibangunnya embarkasi haji.
Masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung menuntut hak ulayat berupa pemanfaatan lahan perkebunan tebu di tiga kecamatan.
Setelah beberapa waktu lalu warga melaporkan eksekusi tiga rumah yang dilakukan oleh Korem ke meja Denpom dan PN Jogja, kali ini warga mengadukan masalah itu ke Ombudsman Indonesia (ORI) DIY.
Dalam sambutannya ketika membuka Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan reformasi agraria sudah dilakukan sejak awal pemerintahannya berjalan.
Korem 072/Pamungkas TNI AD angkat bicara terkait ancaman penggusuran terhadap puluhan keluarga yang tinggal di lahan Sultan Grond dan diklaim hak TNI.
Warga RT28/RW05 Kampung Dipoyudan, Patuk, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan Kota Jogja mendatangi Kraton Kilen di Kompleks Kraton Jogja, Senin (17/9/2018) pagi.
