Kasus Jiwasraya menurut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono harusnya difokuskan pada keuangan 3 tahun terakhir, meski begitu dalam kesempatan terpisah Otoritas Jasa Keuangan memastikan permasalahan Jiwasraya telah ada semenjak 2004
Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, saya juga tak merasa terganggu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko minta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal kasus Jiwasraya diperiksa, dia yakin di BAP itu tak ada namanya. Moeldoko menegaskan dirinya tak terlibat kasus tersebut.
Melalui kuasa hukumnya Bob Hasan, Bentjok mengklaim sudah melunasi surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) pada 2016. Dia pun mengaku pelunasan telah tercatat dalam laporan keuangan audited PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kejaksaan Agung terus memburu aset para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk menyita semua aset milik tersangka yang ditemukan di luar negeri.
Tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya HH telah menyamarkan hasil korupsinya ke dalam aset berupa perhiasan seperti emas dan logam mulia. Hal itu berdasar temuan Kejaksaan Agung.
Insolvabilitas yang berakibat pada kesulitan likuiditas, merupakan kondisi keuangan yang dialami asuransi jiwa yang gagal memenuhi kewajibannya.
Hasil temuan Kejaksaan Agung, tersangka kasus korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro sempat mencatut nama karyawannya untuk proses investasi saham dari PT Asuransi Jiwasraya dan mengelola apartemen pribadi. Ada dua nama yang sudah terdeteksi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dinilai menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas munculnya sejumlah masalah di sektor perasuransian.
Skandal yang menodai badan usaha milik negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuat Pemerintah menyatakan akan mereformasi industri keuangan non bank salah satunya asuransi.
