Penasihat hukum calon presiden Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra menolak mengomentari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tentang pembatalan pembebasan narapidana teroris Abu Bakar Baasyir dari Lapas Gunung Sindur Bogor.
Kabar pembebasan narapidana teroris Abu Bakar Baasyir dipertanyakan. Kuasa Hukum Mahendradatta mengaku pihaknya masih belum mendapatkan informasi apapun ihwal pembatalan pembebasan kliennya dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor.
Abu Bakar Baasyir selalu dikuntit dan kini masih jadi pesakitan karena terlibat jaringan teroris.
Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan terpidana teroris, Abu Bakar Baasyir. Pembebasa ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Apakah pendakwah itu bisa bebas tanpa menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Begini penjelasan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Namun, Baasyir menolak menandatangani dokumen yang menjadi bagian dari prosedur pembebasan bersyaratnya. Berkas tersebut salah satunya berisikan pernyataan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan terpidana teroris, Abu Bakar Baasyir. Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian ulang soal rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir pada Senin (21/1/2019), pada saat itu juga dunia maya riuh.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan membebaskan terpidana teroris, Abu Bakar Baasyir. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir.
Presiden Joko Widodo membebaskan terpidana teroris Abu Bakar Baasyir dari penjara. Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki yang berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai mempersiapkan diri untuk penyambutan ustaz mereka.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Baasyir. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut sebagai pencitraan jelang Pilpres 2019 .
Presiden Joko Widodo diminta menggunakan pertimbangan kemanusiaan yang sama terhadap 51 narapidana hukuman mati yang telah melalui masa tunggu lebih dari 10 tahun
