Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ancang-ancang memidanakan warga yang tepergok kencing di sembarang tempat. Pelaku bakal dijerat tindak pidana ringan (tipiring) lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
Empat stasiun televisi mendapat teguran karena dinilai menyiarkan tayangan tak pantas bagi publik.
Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Jogja didominasi oleh kalangan pedagang kaki lima (PKL). Meski PKL yang melanggar ditertibkan bahkan diproses hukum tindak pidana ringan (Tipiring), hal itu belum memberikan efek jera.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 166 menara telekomunikasi di Sleman sudah kedaluwarsa. Pemkab Sleman sudah menerbitkan Perbup No.26/2018 tentang Dispensasi Pembaruan IMB Bangunan Menara Telekomunikasi untuk mendorong ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi di Sleman.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berencana akan kembali melakukan penertiban toko modern berjejaring yang melanggar aturan karena masih ada laporan dari warga terkait adanya toko modern berjejaring yang sebelumnya disegel kini buka kembali. Satpol PP menargetkan razia akan dlakukan Desember mendatang, karena saat ini masih fokus pada penertiban reklame dan tower.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul mulai menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan baik oleh calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.
Apabila akan mengadakan kampanye maka wajib memberitahukan kepada kepolisian dan Bawaslu, sesuai tingkatannya, paling lambat H-1,
Ratusan pengguna frekuensi di DIY terdeteksi ilegal. Kondisi ini menimbulkan sejumlah kerugian.
Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Yogyakarta mendeteksi masih ada ratusan pengguna frekuensi yang beroperasi secara ilegal di DIY. Balmon telah memenjarakan empat orang pengguna frekuensi yang tidak bersedia dibina.
Saat ini Panwaslu Gunungkidul melakukan pendekatan persuasif pada bacaleg maupun parpol untuk mencegah adanya kampanye terselubung.
