Banyak pelaku usaha di DIY yang tidak mengurus izin pengeboran atau penggalian air tanah di luar kebutuhan pokok rumah tangga dan pertanian. Padahal aturan tersebut tercantum dalam Perda DIY No.5/2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Siapa pun yang melanggar hukum di Tanah Air akan ditindak. Hal ini disampaikan olehMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.
Kota Jogja tercatat sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) se-DIY. Terhitung sejak September 2018 hingga 29 Januari 2019, ada sebanyak 2.811 buah APK ditertibkan.
Vonis kurungan dua bulan dengan masa percobaan selama empat bulan dan denda Rp7,5 juta yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman kepada terdakwa Ngadiyono diterima legawa oleh Bawaslu Sleman.
Keputusan hakim tersebut, diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi partai politik, termasuk calon anggota legislatif (caleg), atau pejabat negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
Pasal berlapis bakal diberikan kepada peserta kampanye yang ketahuan melanggar aturan lalu lintas dan berkendara.
Badan Pengawas Pemilu menilai penyampaian visi misi Presiden Joko Widodo di lima stasiun televisi dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto berpotensi melanggar regulasi. Sebab, mereka melakukan kampanye melalui media massa di luar jadwal.
Putusan Bawaslu yang memenangkan politikus Oesman Sapta Odang (OSO) dalam perkara penetapan caleg DPD dinilai keliru dan mengcewakan.
Sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No.620/2018 tentang Penertiban Reklame/Media Iklan pada Juli 2018 lalu, tercatat sudah ada 74 reklame baik dalam bentuk baliho maupun spanduk yang dibongkar paksa dan dipindahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY.
Reklame Ketua DPP PSI Tsamara Amany diturunkan petugas karena dianggap melanggar aturan.
