Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja aka segera menerapkan Perda No. 15/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada 2020 mendatang. Dengan pelaksanaan Perda ini, dimungkinkan pengenaan sanksi berupa denda secara langsung, tanpa lewat pengadilan.
Petugas Satpol PP DIY menertibkan setidaknya ratusan buah sampah visual berupa spanduk, banner, dan rontek tak berizin di tiga titik.
Perda No. 15/2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang diharapkan menjadi sapujagat bagi pemberantasan berbagai pelanggaran sejauh ini penerapannya masih bersifat persuasif. Rencananya, pada 2020 mendatang sanksi akan ditingkatkan.
Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP, sejak 2,5 tahun terakhir ini sudah kurang lebih 70 reklame berkonstruksi berat yang tidak berizin sudah dirobohkan.
Sejak bulan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman mulai mengintensifkan penegakan hukum kepada para pelanggar aturan pemasangan reklame.
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman dipadati ribuan orang, Jumat (20/9/2019).
Hukuman tak lazim dikenakan terhadap pelanggar pelintasan kereta api di Jogja.
Sejak digelarnya Operasi Patuh Progo, Rabu (28/9/2019) lalu, hingga kini rerata ada 260 pelanggaran ditemukan petugas Polresta Jogja setiap harinya.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Sleman masih mendapati adanya pemindahtanganan hunian di Rusunawa wilayah Sleman. Salah satu syarat untuk menghuni Rusunawa di Sleman ada memiliki KTP domisili Sleman.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo menegaskan tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada tambak udang yang beroperasi di luar kawasan peruntukan.
