Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta menyusul viralnya video pegawai honorer kategori dua (K2) harus masuk got dalam sebuah 'tes lapangan', Lurah Jelambar Agung Tri Atmojo terindikasi melakukan pelanggaran ketidakpatutan sebagai seorang PNS.
Somasi yang dilayangkan oleh warga Pasar Tegalrejo yang berada di utara Pasar Seni Gabusan (PSG), Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon tak menyurutkan langkah Pemkab Bantul menertibkan bangunan yang diduga ilegal di kawasan pasar tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja aka segera menerapkan Perda No. 15/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada 2020 mendatang. Dengan pelaksanaan Perda ini, dimungkinkan pengenaan sanksi berupa denda secara langsung, tanpa lewat pengadilan.
Petugas Satpol PP DIY menertibkan setidaknya ratusan buah sampah visual berupa spanduk, banner, dan rontek tak berizin di tiga titik.
Perda No. 15/2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang diharapkan menjadi sapujagat bagi pemberantasan berbagai pelanggaran sejauh ini penerapannya masih bersifat persuasif. Rencananya, pada 2020 mendatang sanksi akan ditingkatkan.
Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP, sejak 2,5 tahun terakhir ini sudah kurang lebih 70 reklame berkonstruksi berat yang tidak berizin sudah dirobohkan.
Sejak bulan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman mulai mengintensifkan penegakan hukum kepada para pelanggar aturan pemasangan reklame.
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman dipadati ribuan orang, Jumat (20/9/2019).
Hukuman tak lazim dikenakan terhadap pelanggar pelintasan kereta api di Jogja.
Sejak digelarnya Operasi Patuh Progo, Rabu (28/9/2019) lalu, hingga kini rerata ada 260 pelanggaran ditemukan petugas Polresta Jogja setiap harinya.
