Pasal berlapis bakal diberikan kepada peserta kampanye yang ketahuan melanggar aturan lalu lintas dan berkendara.
Badan Pengawas Pemilu menilai penyampaian visi misi Presiden Joko Widodo di lima stasiun televisi dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto berpotensi melanggar regulasi. Sebab, mereka melakukan kampanye melalui media massa di luar jadwal.
Putusan Bawaslu yang memenangkan politikus Oesman Sapta Odang (OSO) dalam perkara penetapan caleg DPD dinilai keliru dan mengcewakan.
Sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No.620/2018 tentang Penertiban Reklame/Media Iklan pada Juli 2018 lalu, tercatat sudah ada 74 reklame baik dalam bentuk baliho maupun spanduk yang dibongkar paksa dan dipindahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY.
Reklame Ketua DPP PSI Tsamara Amany diturunkan petugas karena dianggap melanggar aturan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman selama ini belum menindak dengan melakukan penyegelan pada pemondokan yang melanggar. Pihaknya hanya sebatas memberikan tindakan persuasif dan meminta pemondokan yang tidak berizin untuk mengurusi izinnya.
Berkas kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan tim sukses calon anggota DPD RI Hilmy Muhammad sudah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bantul.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ancang-ancang memidanakan warga yang tepergok kencing di sembarang tempat. Pelaku bakal dijerat tindak pidana ringan (tipiring) lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
Empat stasiun televisi mendapat teguran karena dinilai menyiarkan tayangan tak pantas bagi publik.
Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Jogja didominasi oleh kalangan pedagang kaki lima (PKL). Meski PKL yang melanggar ditertibkan bahkan diproses hukum tindak pidana ringan (Tipiring), hal itu belum memberikan efek jera.
