Pemkot Jogja mengimbau agar para pengusaha di Jogja mempersiapkan sejak dini pembayaran tunjangan hari raya (THR). Jika perlu, THR diberikan sejak awal kepada para pekerja.
Satpol PP harus menepati janji menertibkan menara telekomunikasi ilegal jika tidak mendapat rekomendasi atau izin dari dinas terkait. Publik, lanjutnya, menunggu ketegasan dari Satpol PP pasca tanggal 17 Juli 2018.
Pemerintah Kota Jogja menyelenggarakan Perkenalan Pengurus RT dan RW Masa Bakti 2018-2021 dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Masa Bakti 2018-2023.
Sejumlah puskesmas yang belum memiliki ambulans segera mendapatkan armada tersebut. Ambulans baru tersebut dilengkapai dengan life saving untuk penanganan awal kegawatdaruratan.
Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan keberadaan Katana bagian tidak terpisahkan dari usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.
Saat ini terdapat sekitar 75% pelaku UMKM yang melakukan pemasaran secara online. Itupun didominasi pelaku usaha yang bergabung dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jogja.
Usulan pemutihan bertujuan untuk mengurangi tunggakan PBB yang saat ini berjumlah sekitar Rp50 miliar.
Pembentukan kampung siaga bencana (Katana) terus dilakukan Pemkot Jogja. Tahun ini, dari 15 Katana yang direncanakan, baru lima Katana yang dibentuk.
Evaluasi dilakukan setelah pendataan terhadap jumlah calon tenaga kerja (canaker) yang melakukan pendaftaran selama event berlangsung rampung dilakukan. Berdasarkan data tersebut, nantinya diketahui jumlah canaker yang terserap dan jumlah perusahaan yang diminati oleh canaker.
Warga diminta mewaspadai persebaran penyakit selama musim kemarau ini. Pasalnya dua penyakit dengan rIsiko kematian masih berpotensi terjadi.
