Sedikitnya 101.181 warga di Gunungkidul mulai terdampak kekeringan. Diperkirakan jumlah itu bakal terus bertambah saat memasuki puncak musim kemarau.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta memprediksi musim kemarau tahun ini masih berlangsung sampai pertengahan Oktober mendatang. Namun puncak kemaraunya terjadi pada Agustus. Masyarakat diimbau untuk berhemat air bersih.
Kewenangan penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dimiliki oleh BPBD Gunungkidul, karena pemerintah kapanewon juga bisa melakukan dropping. Meski demikian, untuk penyaluran kapanewon harus menggandeng pihak ketiga.
Memasuki musim kemarau sejumlah desa khususnya yang berada di wilayah selatan mulai kekurangan air bersih. Beberapa wilayah yang mulai mengajukan bantuan antara lain Kapanewon Girisubo dan Tepus.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mulai memetakan daerah rawan kekeringan di musim kemarau tahun ini. Anggaran Rp700 juta dialokasikan untuk droping air.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul mempersiapkan dana untuk penanganan dampak krisis air selama musim kemarau tahun 2020 yakni sebesar Rp900 juta.
Tahun ini musim hujan diprediksi bakal lebih pendek ketimbang tahun sebelumnya. Hal itu menyusul musim hujan yang kali ini memang terlambat datang. Karena itulah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul menggalakkan program ribuan biopori di puluhan titik rawan kekeringan sebagai langkah memanen air hujan untuk menghadapi kemarau panjang tahun ini.
Di pengujung 2019, sejumlah wilayah di Gunungkidul masih dilanda bencana kekeringan. Sejumlah sumber air masih kering lantaran hujan turun belum merata. Hingga saat ini warga masih mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah dan memanfaatkan sumber air dari sumur dangkal atau mata air dari luweng yang jumlahnya sangat terbatas.
BPBD Gunungkidul akhirnya menetapkan status Darurat Kekeringan. Hal ini dilakukan karena masih ada kecamatan yang meminta bantuan air bersih, meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Bumi Handayani.
Anggaran pembangunan sumur bor di Bantul melalui bantuan keuangan dan pembangunan dan pengelolaan air bersih (PPAB) sebesar Rp26 miliar dinilai terlalu kecil.
