Akhir-akhir ini warga kian kesulitan mendapatkan akses air bersih. Tidak hanya untuk kegiatan domestik di rumah, untuk aktifitas sekolah pun ketersediaan air diperlukan. Warga berharap, droping air segera disalurkan oleh Pemkab Kulonprogo.
Hingga September ini, tiga kabupaten di DIY sudah menetapkan status darurat kekeringan. Meski begitu, ketersediaan air bersih untuk droping air dinilai masih aman.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Staklim Mlati Jogja Reni Kraningtyas mengatakan kekeringan yang terjadi di wilayah DIY tersebar di empat Kabupaten.
Melalui SK Tanggap Darurat Bencana Kekeringan yang ditandatangani Bupati Kulonprogo, status dampak kekeringan di Kulonprogo kini berubah, dari status siap siaga menjadi status darurat.
Kekeringan sebagai dampak musim kemarau benar-benar dirasakan oleh warga Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari. Meski ada instalasi PDAM, keberadannya tidak bisa diandalkan karena alirannya sering macet. Guna memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa membeli air dari pedagang swasta seharga Rp130.000 per tangki.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat 19,1 juta liter air bersih didistribusika selama musim kemarau di lima kabupaten terdampak kekeringan di DIY. Penyaluran air masih diteruskan karena hingga awal September 2019 belum ada tanda-tanda turun hujan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo telah mengajukan surat usulan penetapan status tanggap darurat kekeringan kepada Wakil Bupati Kulonprogo. Surat ini sebagai tindak lanjut atas meningkatnya jumlah warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang di kabupaten tersebut.
Bencana kekeringan yang makin meluas membuat anggaran bantuan air besih yang milik BPBD Gunungkidul kian menipis. Dari alokasi Rp530 juta saat ini sudah banyak digunakan dan diperkirakan habis di akhir bulan ini.
Rumah Zakat memberangkatkan 100 tangki air untuk didistribusikan ke beberapa kecamatan di Gunungkidul, yakni Kecamatan Gedangsari, Purwosari, Ngawen dan Tepus, Jumat (30/8/2019).
