BPBD Gunungkidul mencatat sudah ada 15 kapanewon yang terdampak kekeringan. Meski terus meluas, dipastikan anggaran dropping air bersih yang dimiliki masih sangat mencukupi.
Sebanyak 751 tangki air bersih akan didistribusikan ke wilayah kekeringan di tiga kabupaten di DIY. Beberapa wilayah ini merupakan langganan kekeringan setiap tahun sehingga perlu mendapat penanganan jangka panjang.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Ariadi mengatakan penetapan status siaga ini dilandasi oleh perubahan iklim dan cuaca di Kulonprogo yang mengakibatkan pergeseran musim kemarau sehingga terjadi kekeringan di sejumlah wilayah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul terus mewaspadai kemungkinan kekeringan yang mengancam wilayahnya. Meski sudah ada dua wilayah yang sempat meminta dropping air, tetapi, hingga kini ancaman kekeringan di Bantul masih bisa terkendali.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul menyebut kapanewon yang terdampak kekeringan cukup parah pada musim kemarau tahun ini terjadi di Kapanewon Girisubo. Sejumlah sumber air dan bak penampungan air milik warga di kapanewon itu sudah mengering.
BPBD Gunungkidul mendata jumlah wilayah terdampak kekeringan terus bertambah. Total hingga sekarang ada delapan kapanewon yang melaporkan mengalami kekeringan.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonrprogo akan kembali melakukn droping air bersih untuk wilayah terdampak kekeringan di Kulonprogo.
Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kabupaten Bantul masih harus bergulat dengan bencana kekeringan yang setiap tahun melanda.
BPBD Gunungkidul meminta agar jalan masuk kampung yang selama beberapa waktu terakhir ditutup karena pandemi Covid-19 segera dibuka kembali. Pembukaan akses sangat pentung untuk mempermudah penyaluran air bersih kepada masyarakat di tengah ancaman kekeringan.
Kebutuhan air bersih masyarakat di perbukitan di wilayah Prambanan tahun ini akan disuplai oleh PDAM Sleman. Suplai air bersih dari PDAM tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Sleman untuk menghapus stigma Prambanan sebagai daerah kekeringan.
