Hingga Minggu (2/8/2019) tercatat sebanyak 5,57 juta liter air bersih didistribusikan ke 10 kecamatan di Gunungkidul. Adapun penyaluran air bersih ke wilayah Bantul tercatat 785.000 liter ke tiga kecamatan sementara untuk wilayah Kulonprogo sebanyak 215.000 liter untuk empat kecamatan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo mengantisipasi puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi di Agustus 2019 ini.
Bencana kekeringan di Gunungkidul terus meluas. Hingga saat ini sebanyak 1.655 tangki air bersih disalurkan kepada warga terdampak kekeringan yang ada di 14 wilayah terdampak. Selain dari pemerintah, bantuan berasal dari pihak swasta.
Pembangunan sumur bor perlu dilakukan pada wilayah yang sulit air karena dinilai menjadi salah satu alternatif menangani persoalan tersebut.
Pemkab Kulonprogo sudah menyalurkan bantuan air bersih selama musim kemarau sebanyak 42 tangki. Bantuan air bersih masih mengandalkan pihak ketiga atau dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Kekeringan yang terjadi setiap tahun di Gunungkidul membutuhkan sebuah solusi konkret untuk mengatasinya. Salah satunya dengan memetakan sumber daya air bawah tanah yang ada di Bumi Handayani.
Sebanyak 97 dusun di Kabupaten Kulonprogo mengajukan permintaan bantuan air bersih kepada pemerintah karena sudah mengalami krisis air.
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyampaikan musim kering bisa menyebabkan banyak petani memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian.
Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menetapkan siaga darurat kekeringan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul tentang Status Siaga Darurat Kekeringan yang berlaku sejak Juli ini hingga akhir Oktober mendatang.
Untuk mengantisipasi ancaman kekeringan, pemerintah akan memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
