Data BPS: Kemiskinan di Desa Menurun, Kota Masih Tinggi
Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di desa tercatat 12,29 persen, lebih rendah dari September 2021 di 12,53 persen.
Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di desa tercatat 12,29 persen, lebih rendah dari September 2021 di 12,53 persen.
Bank Dunia menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% akan berdampak pada masyarakat miskin
Pemerintah Kota Jogja diminta memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKK) untuk menekan laju kemiskinan yang sempat naik di 2021.
Indonesia telah terbukti cukup berhasil dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Jumlah Kasus Aktif cenderung stabil sejak libur Lebaran lalu, meskipun ada kenaikan kasus pada 2 minggu terakhir yang disebabkan varian virus baru BA.4 dan BA.5.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah pusat dengan melakukan percepatan dan intervensi dalam penanganannya.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan pemberian bantuan langsung tunai belum tentu mampu mengatasi kemiskinan di DIY. Mengingat indikator ukuran kemiskinan adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi makanan minuman dan nonmakan.
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Terpadu perlu dilaksanakan secara menyeluruh, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal itu akan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional dan menjamin ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mendukung mata pencaharian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur provinsi Riau.
Berupaya menekan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merangkul seluruh elemen masyarakat untuk terlibat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 pada Kamis (17/2/2022). Pada gelombang 23 ini, Menko Airlangga mengaku pemerintah menyediakan kuota sebanyak 500.00 orang.