Tujuh kapanewon menjadi kantong kemiskinan di Gunungkidul. Adapun penanganan Bappeda sedang menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022-2026.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa akan mengambil langkah darurat untuk mengentaskan kemiskinan.
Sebanyak 2.312 keluarga di 25 desa tersebar di lima kecamatan masuk kategori keluarga miskin ekstrem. Mereka akan menjadi prioritas program pengentasan kemiskin
Sedikitnya 6.390 keluarga di Gunungkidul masuk dalam kategori miskin ekstrem. Jumlah ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggu
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen poin, dari sebelumnya 11,25 persen (September 2021), menjadi 10,93 persen (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Penurunan angka kemiskinan di Jateng pada kuartal 1 2022 mencatat 102,57 ribu orang dientaskan dari zona miskin. Angka ini, menurut data BPS merupakan yang tertinggi, dibanding 25 provinsi yang juga mengalami penurunan kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi sebab, satu di antaranya Jawa Tengah dipandang getol menguatkan ekonomi lokal lewat inovasi UMKM.
Wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, atas penurunan angka kemiskinan yang masif. Dia meminta semua pihak agar lebih semangat dalam bekerja, untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Perkembangan angka kemiskinan di DI Yogyakarta memang tengah mengalami penurunan. Pada September 2020, persentase penduduk miskin berada di angka 12,80 persen. Angka itu tak bergerak hingga Maret 2021. Baru pada September 2021, terjadi penurunan hingga di 11,91 persen.
Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di desa tercatat 12,29 persen, lebih rendah dari September 2021 di 12,53 persen.
Bank Dunia menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% akan berdampak pada masyarakat miskin
