Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan ditunda. Penundaan ini terkait dengan adanya wabah virus Corona penyebab Covid-19 sehingga semua elemen masyarakat diminta untuk sama-sama mencegah penularan penyakit mematikan itu.
Pemkab akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang sedianya digelar pada 19 Maret mendatang. Penundaan tersebut dilakukan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan mekanisme keikutsertaan pemilih yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) dalam Pilkades Sleman pada 29 Maret mendatang.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY menerima laporan terkait dengan sikap Pemkab Sleman berkenaan rencana pelaksanaan Pilkades Serentak pada 29 Maret 2020.
Agenda Pilkades di kabupaten Sleman yang rencananya diselenggarakan pada 29 Maret 2020 tetap digelar di tengah wabah virus Corona (Covid-19). Pilkades di Bumi Sembada tahun ini akan diselenggarakan dengan menggunakan sistem e-voting.
Pemkab Gunungkidul bakal menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau voting-el untuk pemilihan lurah di Gunungkidul mulai 2021. Meski demikian, penerapan dilakukan secara bertahap dan baru berlaku secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan lurah di 2025.
Pemerintah melarang penggunaan balai desa untuk kampanye bagi bakal calon kepala desa, baik untuk kampanye terbuka maupun kampanye tertutup dalam pemilihan kepala (Pilkades) serentak 2020 ini. Larangan tersebut untuk menghindari keterlibatan pamong desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).
Persaingan menjadi calon kepala desa pada Pilkades, 29 Maret mendatang, juga diwarnai oleh calon yang memiliki hubungan emosional. Mulai suami istri, ayah dan anak hingga kakak bersaing dengan adiknya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman saat ini masih menyoroti rencana penetapan kandidat yang lolos mengikuti Pilkades serentak yang akan digelar tahun ini.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk KB) Kulonprogo sulit memajukan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang direncanakan tahun 2021, menjadi 2020.
