DPRD Bantul meminta KDMP mengembangkan produk unggulan sesuai potensi kalurahan agar tak sekadar menjadi toko dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
DPRD Bantul menyoroti potensi pemangkasan TKD pada 2027 setelah anggaran tahun ini dipangkas lebih dari Rp150 miliar.
DPRD Bantul menekankan pentingnya sinergi pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan anak.
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
DPRD Bantul mendorong patroli intensif dan sinergi lintas OPD untuk mengantisipasi klitih serta memperkuat ketertiban masyarakat.
DPRD Bantul bersama Disdikpora dan BKPSDM mengkaji ulang penempatan guru. Pendataan kebutuhan tenaga pendidik direncanakan mulai tahun depan.
DPRD Bantul mulai merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.
DPRD Bantul mendorong UMK 2027 mendekati Kebutuhan Hidup Layak Rp4,5 juta dengan mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan perusahaan.
DPRD Bantul meminta wacana penghapusan otomatis naik kelas dikaji matang, dengan pendampingan siswa, kesiapan guru, dan sarana sekolah
Kasus ISPA Bantul mencapai 11.883 pada April. DPRD meminta penguatan fasilitas Puskesmas dan pencegahan pembakaran lahan.
