Warga mengadukan kolam koi di Villa Banguntapan ke DPRD Bantul. Sejumlah persoalan disorot, dari kolam jebol hingga perizinan.
DPRD Bantul meminta calon pengelola Kawasan Industri Piyungan memiliki rekam jejak jelas dan perjanjian kerja sama yang tegas agar tak kembali mangkrak.
DPRD Bantul mendorong kenaikan anggaran perawatan jalan dalam perubahan APBD 2026 agar kerusakan dan lubang segera ditangani.
DPRD Bantul menilai desil DTSEN belum akurat dan meminta evaluasi data kesejahteraan karena berdampak pada penyaluran bansos dan layanan kesehatan.
DPRD Bantul mendukung pengangkatan guru P3K penuh waktu pada 2027, tetapi meminta kepastian pendanaan agar APBD tetap sehat.
DPRD Bantul mendorong penurunan kelas Jalan Parangtritis agar retribusi wisata pantai selatan bisa dikelola lebih maksimal.
DPRD Bantul meminta kajian investasi segera diselesaikan agar peluang ekonomi dari dua proyek strategis nasional dapat dimanfaatkan optimal.
DPRD Bantul telah membahas 7 dari 12 Raperda 2026. Lima Raperda tersisa ditargetkan rampung dibahas hingga akhir tahun.
BPBD Bantul telah menyalurkan 706.500 liter air bersih untuk 4.623 jiwa terdampak kekeringan. DPRD dorong evaluasi penanganan krisis air.
DPRD Bantul meminta pemerintah pusat menambah TKD agar program pembangunan yang tertunda bisa berjalan, terutama pendidikan dan kesehatan.
