Anggota DPRD Gunungkidul menyosialisasikan puluhan Perda ke masyarakat. Perda No.11/2020 tentang Administrasi Kependudukan menjadi yang terpopuler.
anggota DPRD Gunungkidul berkomitmen membantu pemkab dalam upaya menyosialisasikan peraturan daerah (Perda).
DPRD dan Bupati sepakat untuk membasah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di 2022 sebanyak 12 rancangan.
Proses pembangunan gedung DPRD Gunungkidul dipastikan mundur. Pasalnya, penunjukan rekanan pemenang tender harus melalui proses lelang ulang.
Pembangunan gedung DPRD Gunungkidul hingga kini belum ada perkembangan signifikan meski penghapusan aset sudah selesai.
Sedikitnya 50 warga dari Kalurahan Tepus mendatangi Komisi D DPRD meminta agar SD Negeri Tepus 2 yang terdampak Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun kembali.
DPRD Gunungkidul akan membangun gedung baru berlantai empat dengan biaya pembangunan ditaksir mencapai Rp44 miliar.
Anggota DPRD Gunungkidul berencana memanggil Bupati Sunaryanta terkait dengan kebijakan di masa pandemi Corona. salah satunya, berkaitan dengan rencana pembukaan pariwisata.
Fraksi PDI Perjuangan, PKS dan Gerindra Walk Out (WO) dalam rapat paripurna (Rapur) penetapan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.7/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Kelembagaan) Senin (12/7). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pendirian Dinas Pemuda dan Olahraga.
DPRD Gunungkidul mulai melakukan penyusunan naskah akademik tiga rancangan peraturan daerah inisiatif. Ditargetkan ketiga raperda selesai dibahas di tahun ini.
