Di tengah pandemi Covid-19, anggota DPRD Gunungkidul berencana menggelar reses mulai Jumat (17/4/2020) hingga Rabu (22/4/2020). Namun sebelum kegiatan dilaksanakan, pimpinan Dewan lebih dulu konsultasi dengan jajaran Polres Gunungkidul, apakah kegiatan tetap bisa dilaksanakan atau tidak.
DPC PDI Perjuangan Gunungkidul memastikan anggotanya tidak mengikuti kegiatan reses yang telah dijadwalkan. Larangan ini tertuang dalam Surat No.037/IN/DPC/IV/2020 yang dikeluarkan 13 April 2020.
Pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Gerindra, Sumaryanto, akhirnya ada kepastian menyusul turunnya rekomendasi dari DPP Gerindra.
Sidang paripurna DPRD Gunungkidul bakal menggunakan sistem online. Hal ini sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, yakni tidak mengumpulkan banyak orang di satu lokasi.
Penyebaran virus Corona (Covid-19) berpengaruh terhadap agenda kegiatan kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh DPRD Gunungkidul. Ke depan, agenda kunjungan ke luar daerah lebih diperketat dan selektif.
Di tengah merebaknya Covid-19, seluruh anggota DPRD Gunungkidul mengikuti kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Timur (Jatim), Rabu (18/3). Kunker tersebut tetap dilaksanakan karena sudah dipersiapkan secara pekan lalu.
Ketua DPRD Gunugkidul Endah Subekti Kuntariningsih mendapatkan fasilitas kendaraan dinas baru. Pengadaan mobil dinas (mobdin) ini bagian dari pengadaan aset kendaraan milik Pemkab Gunungkidul. Untuk kendaraan baru Pemkab mengalokasikan anggaran Rp5 miliar.
DPRD Gunungkidul memiliki tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang rencananya dibahas tahun ini, salah satunya tentang pengarusutamaan gender (PUG).
Anggota DPRD bersama-sama dengan Bupati Gunungkidul sepakat membahas tiga rancangan peraturan daerah (raperda) baru. Kesepakatan ini juga sebagai penanda dimulainya tugas legislasi yang dimiliki oleh anggota Dewan di 2020.
DPRD Gunungkidul berencana membuat rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Rancangan ini sudah dimasukan dalam skala prioritas pembahasan perda di 2020.
