DPRD Gunungkidul kembali menggulirkan wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor kepariwisataan. Diharapkan dengan adanya badan usaha ini maka upaya pengembangan pariwisata dapat dioptimalkan.
Anggota DPRD Gunungkidul periode 2019-2024 menjalani masa orientasi dalam ketugasan sebagai wakil rakyat di Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Rencananya orientasi digelar selama empat hari mulai Selasa (24/9/2019) sampai Jumat (27/9/2019).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul menyoroti enam poin yang dianggap mendesak untuk dibahas. Keenam poin itu masing-masing bencana kekeringan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, infrastruktur, pengembangan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pariwisata.
Anggota DPRD Gunungkidul mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang penataan kawasan pantai. Usulan ini dimasukkan ke dalam Program Perencanaan Peraturan Daerah 2020.
Sebulan setelah pelantikan, anggota DPRD Gunungkidul sudah banyak yang menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan wakil rakyat untuk berutang. Tak tanggung-tanggung, yang mengajukan kredit ke bank mencapai 80% dari 45 anggota yang ada.
Anggota DPRD Gunungkidul mendesak Pemkab segera menyelesaikan draf review Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dibutuhkan untuk penyesuaian tata ruang terkini di Bumi Handayani.
Formasi pimpinan DPRD Gunungkidul periode 2019-2024 sudah terbentuk karena dari empat posisi sudah terisi. Meski demikian, untuk pelantikan secara resmi masih harus menunggu Surat Keputusan Gubernur DIY.
Sumaryanto, anggota DPRD Gunungkidul yang diberhentikan sementara dari jabatannya lantaran tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melakukan perlawanan. Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN), wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Gunungkidul ini juga mengajukan kasasi atas vonis yang dijatuhkan kepadanya.
Kepastian pembentukan alat kelengkapan (alkap) di DPRD Gunungkidul mulai terlihat. Meski pimpinan definitif belum dilantik, di internal Dewan sudah membuat formatur pimpinan dan anggota di setiap komisi.
Komposisi pimpinan definitif DPRD Gunungkidul mulai terlihat. Dari empat posisi, tiga di antaranya telah terisi.
