Pelantikan anggota DPRD baru akan dilaksanakan pada Senin (12/8). Meski demikian, partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak di Pemilu 2019 mulai mempersiapkan kader untuk duduk di kursi pimpinan Dewan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) keberatan terhadap dua raperda yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Gunungkidul, Jumat (26/7). Meski ada keberatan, Dewan tetap mengesahkan empat raperda.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul memastikan tidak ada caleg terpilih yang dicoret dari daftar pelantikan. Pasalnya, seluruh caleg telah menyerahkan salinan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat dalam pelantikan.
KPU Gunungkidul secara resmi menetapkan 45 anggota DPRD Gunungkidul periode 2019-2024 di Hotel Cykaraya, Kecamatan Wonosari, Senin (22/7/2019). Terdapat 16 wajah baru di dalam komposisi anggota Dewan.
Sebanyak 45 anggota DPRD Gunungkidul hasil Pemilu 2019 bakal ditetapkan di Hotel Cykaraya, Wonosari, Senin (21/7). Penetapan sempat tertunda karena KPU Gunungkidul harus menunggu surat edaran (SE) dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa pemilu.
Revisi Perda No.25/2012 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (PPA) batal dibahas di tahun ini. Penundaan pembahasan salah satunya karena adanya pembahasan raperda yang sama di tingkat provinsi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menggelar Sidang Paripurna Pergantian Posisi Pimpinan Dewan, Kamis (11/7). Dalam sidang yang digelar Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Sugiyarto ditetapkan menjadi wakil ketua menggantikan Marsiyono yang meninggal dunia akhir April 2019.
Kesekretariat DPRD Gunungkidul mulai menyiapkan baju dinas baru untuk anggota Dewan hasil Pemilu 2019. Meski untuk menghindari adanya polemik proses pembuatan akan diserahkan ke masing-masing anggota.
Kesekretariatan DPRD Gunungkidul berharap pengumuman calon anggota legislatif (caleg) terpilih bisa segera dipastikan. Pasalnya, kepastian ini akan berpengaruh terhadap proses pelantikan anggota Dewan yang baru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul diminta untuk memperhatikan tenggat waktu pembahasan APBD Perubahan 2019. Pasalnya, jika pembahasan sampai molor maka peristiwa ditolaknya draf kesepakatan bersama dengan DPRD di 2018 bisa terulang kembali di tahun ini.
