Anggota DPRD Gunungkidul bersama dengan Bupati mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2018 menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung Dewan, Rabu (12/6/2019). Total hingga saat ini sudah ada dua raperda yang disepakati bersama di tahun ini.
DPRD Gunungkidul bersama Bupati dan organisasi perangkat daerah (OPD) menyepakati pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Raperda Penyelenggaraan Uji Kendaraan bermotor. Dua raperda lain yakni Raperda No. 2/2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Raperda Rencana Perubahan Badan Hukum BPR Bank Daerah Gunungkidul masih dibahas.
Ketua Kaukus Perempuan DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S, memastikan keterwakilan perempuan di kursi Dewan meningkat. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Gunungkidul.
Sekretariat DPRD Gunungkidul berencana menggelar pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan Dewan. Pergantian dilakukan sebagai dampak wafatnya Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Marsiyono, pada Senin (22/4/2019).
Tahap rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 masih terus dilakukan. Namun demikian, masing-masing partai politik (parpol) sudah memiliki gambaran jumlah perwakilan kursi DPRD Gunungkidul periode 2019-2024.
Anggota DPRD Gunungkidul mulai fokus dengan kinerja menyangkut program legilasi daerah. Untuk saat ini Dewan fokus menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018. Bahkan pembahasan laporan ini ditarget selesai pada Selasa (30/4/2019).
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Marsiyono, meninggal dunia di RSUP Dr Sardjito Jogja, Senin (22/4/2019) pukul 06.00 WIB karena sakit. Sekretaris DPRD Gunungkidul, Agus Hartadi, memastikan posisi yang ditinggalkan Marsiyono tidak akan diisi anggota lain. Hal ini mengacu pada aturan bahwa pergantian antarwaktu (PAW) maksimal dilakukan enam bulan sebelum masa kerja anggota Dewan berakhir.
Rapat paripurna DPRD Gunungkidul dengan agenda pandangan umum fraksi terkait dengan tiga raperda batal terlaksana, Senin (8/4/2019). Rapat ditunda karena jumlah anggota Dewan yang hadir tidak kuorum. Rencananya rapat lanjutan masih menunggu ada pembahasan jadwal ulang Badan Musyawarah DPRD.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menargetkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2018 selesai dibahas di pertengahan April 2019. Rencananya pembahasan dimulai pada Jumat (29/3), dengan ditandai Rapat Paripurna Pengantar LKPJ dari Bupati Gunungkidul.
Sekretariat DPRD Gunungkidul berencana menggelar sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada anggota DPRD pada Kamis (21/2). Sosialisasi digelar berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tingkat kepatuhan anggota Dewan di Gunungkidul masih rendah.
