Masa bakti anggota DPRD Gunungkidul periode 2014-2019 habis sejak Sabtu (10/8/2019). Sayangnya, hingga saat ini masih ada mantan anggota Dewan yang masih memiliki tanggungan karena sebagian besar belum mengembalikan fasilitas dinas berupa laptop.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul resmi mengajukan Wiwik Widiastuti untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Gunungkidul periode 2019-2024. Tiga partai lainnya masing-masing PDI Perjuangan, Nasdem dan Golkar masih menunggu rekomendasi dari Pusat.
Ketua sementara DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menargetkan pembentukan alat kelengkapan (alkap) dan pimpinan Dewan dapat selesai tidak lebih dari tiga bulan setelah pelantikan. Pasalnya, tanpa dua instrumen ini maka Dewan tidak bisa menjalankan ketugasannya sebagai wakil rakyat.
Partai Demokrat Gunungkidul harus menelan pil pahit karena tahun ini harus kehilangan jatah fraksi di kursi DPRD Gunungkidul. Rencananya partai ini akan bergabung dengan Partai Gerindra untuk membentuk fraksi gabungan.
Pasca-pelantikan pada Senin (12/8/2019), Sekretariat DPRD Gunungkidul akan memfasilitasi pembentukan fraksi. Dilihat dari jumlah perolehan kursi, jumlah fraksi yang ada diprediksi sama dengan periode 2014-2019 dengan tujuh fraksi.
Sebanyak 500 tamu undangan bakal menghadiri pelantikan anggota DPRD Gunungkidul periode 2019-2024. Rencananya pelantikan dilaksanakan Senin (12/8/2019).
Sekretariat DPRD Gunungkidul menunggu Surat Keputusan Gubernur yang dijadikan dasar untuk pelantikan anggota Dewan baru. Meski demikian, pelantikan tetap dilaksanakan Senin (12/8/2019).
Pelantikan anggota DPRD baru akan dilaksanakan pada Senin (12/8). Meski demikian, partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak di Pemilu 2019 mulai mempersiapkan kader untuk duduk di kursi pimpinan Dewan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) keberatan terhadap dua raperda yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Gunungkidul, Jumat (26/7). Meski ada keberatan, Dewan tetap mengesahkan empat raperda.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul memastikan tidak ada caleg terpilih yang dicoret dari daftar pelantikan. Pasalnya, seluruh caleg telah menyerahkan salinan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat dalam pelantikan.
