Rapat pembahasan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau RUU Pilkada hari ini diklaim bukan bertujuan untuk menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK
Jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pilkada dikoreksi dalam rapat Badan Legislasi DPR dengan DPD RI hal itu dinilai janggal bahkan tak masuk akal.
Ralat di DPR terkait RUU Pilkada Tidak ada kaitannya langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan pencalonan di Pilkada.
Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ambang batas pencalonan di Pilkada serentak 2024, ditengarai ada upaya-upaya untuk menggagalkannya.
KPU Gunungkidul mendapat penghargaan dari KPU DIY sebagai satuan kerja (Satker) terbaik.
PDI Perjuangan (PDIP) bisa mengajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta 2024 berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD menegaskan keputusan MK terkait partai politik bisa mengusung calon Pilkada tanpa kursi di DPRD berlaku seja
Putusan MK yang diketok pada Selasa (20/8/2024) dinilai membuyarkan skenario kotak kosong Pilkada 2024.
Usai rekomendasi Nasdem turun untuk pasangan Heroe dan Supena, keduanya lantas diserahkan ke tim pemenangan untuk menyelesaikan berbagai tahapan pencalonan
MK mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
