Maraknya pembagian bantuan sosial (Bansos) jelang pencoblosan 9 Desember yang diduga untuk kepentingan pasangan calon (paslon) tertentu, dinilai merusak demokrasi dan bentuk permainan kotor. Masyarakat diminta ikut menghentikan pembagian Bansos tersebut.
Pembagian bantuan sosial (Bansos) Covid-19 oleh salah satu tim pasangan calon (paslon) akhirnya dilaporkan oleh kuasa hukum tim 01 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain ke KPK, pembagian bansos Covid-19 tersebut juga dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Sleman.
Warga DIY diminta untuk tetap berpartisipasi dalam pilkada meski dalam kondisi pandemi.
Panwaslu Kapanewon Semin, Gunungkidul menemukan tumpukan wajan dan paket telur yang ada gambar salah satu pasangan calon kepala daerah di rumah warga di Dusun Kutugan, Pundungsari, Semin. Temuan ini ditindaklanjuti Bawaslu Gunungkidul.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul bersama dengan sejumlah pihak seperti Satpol PP, KPU, Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup mencopot puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) pada hari pertama masa tenang.
KPU mulai mendistribusikan logistik Pilkada beserta alat pelindung diri (APD) ke PPK di masing-masing kepanewon. Logistik Pilkada dan APD tersebut akan didistribusikan ke PPS di kalurahan masing-masing.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menggandeng PT Pos Indonesia, Polres dan TNI setempat mendistribusikan logistik Pilkada 2020 ke 17 kecamatan yang ada di wilayahnya, Minggu (6/12/2020) dan Senin (7/12/2020).
Kantor Staf Presiden menilai bahwa lembaga pemantau pemilihan umum turut memiliki peran sangat penting agar pilkada terhindar dari kecurangan dan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
Tim kampanye Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo (Halim-Joko) menyiapkan 225 orang yang masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang untuk memantau kemungkinan money politics di hari tenang hingga menjelang pencoblosan 9 Desember mendatang.
Tim pemenangan Paslon Sri Muslimatun - Amin Purnama mengecam maraknya pemasangan spanduk berisi fitnah tentang Rumah Sakit milik Sri Muslimatun, RS Sakina Idaman, yang dituduh mencaplok tanah kas desa.
