Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkanrata-rata harta perempuan calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2020 lebih tinggi dibandingkan calon laki-laki.
Bawaslu Gunungkidul menelusuri adanya dugaan praktik politik uang dalam pilkada. Hal ini tak lepas adanya video berdurasi 29 detik yang menunjukan amplop berisi uang Rp100.000 serta gambar salah satu pasangan calon kepala daerah.
Sedikitnya 762 anggota KPPS belum menjalani rapid test untuk deteksi dini penularan virus Corona. KPU Gunungkidul memberikan kesempatan hingga Jumat (4/12/2020) kepada KPPD untuk menjalani tes cepat di puskesmas terdekat.
Partai Hanura dan Perindo resmi mendukung pasangan calon (paslon) Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo pada Pilkada Bantul, 9 Desember mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menghentikan penyelidikan video dugaan bagi-bagi duit (money politic) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon jelang Pilkada 2020.
Sejumlah pengurus Satuan Tugas Khusus Simpatik Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman nomor urut 1 Danang Wicaksana Sulistya-Raden Agus Choliq (DWS-ACH).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman melakukan upaya rapid test kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas ketertiban yang totalnya mencapai 19.125 orang. Pelaksanaan rapid test mengambil tempat di kantor kelurahan maupun di Puskesmas.
Masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sleman yang tinggal 16 hari lagi, ditanggapi Barisan Relawan Kustini Danang (Barakuda) dengan memassifkan peran influencer milenial Sleman. Diharapkan dengan peran influencer dapat mendorong para pemilih yang belum menentukan pilihan pada 9 Desember mendatang.
Bawaslu Gunungkidul hingga sekarang belum menemukan dugaan adanya praktik politik uang dalam gelaran Pilkada Gunungkidul. Hingga saat ini, selain pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), baru sebatas pelanggaran disiplin protokol kesehatan.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menyebut kepatuhan para paslon mematuhi protokol kesehatan selama masa kampanye pilkada membuat tingkat pelanggaran berkisar di angka 2,2% saja.
