Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menargetkan proses pergantian Hanafi Rais yang telah mengundurkan diri dari kursi DPR RI diselesaikan pada Januari 2021. Politikus PAN, Yuni Astuti sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam Pileg 2019 akan menggantikan Hanafi Rais dalam pergantian antar waktu (PAW) DPR RI untuk daerah pemilihan (Dapil) DIY.
Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman, mengunjungi Objek Wisata Taman Kedung Asri di Dusun Sungapan, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul, Senin (19/10/2020). Dalam kunjungannya, politikus senior Partai Golkar tersebut membantu perbaikan sarana dan prasarana penunjang wisata yang baru beroperasi selama tiga bulan terakhir.
DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPR telah mengeluarkan draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. Draf ini sejatinya hanya menunggu diundangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah maupun DPR. Sikap tersebut merupakan buntut disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020) lalu.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turun tangan memberi jawaban atas kabar tersebut. Ia menjelaskan tindakan Puan yang duduk selaku pimpinan DPR dalam sidang parpurna Senin (5/10/2020) hanya sebatas menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tidak ada satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani menerbitkan surat terkait dengan pembatasan kehadiran fisik anggota DPR dan mitra kerja pada saat rapat di lingkungan kantor MPR/DPR/DPD.
Seorang advokat bernama Ignasius Supriyadi mencabut permohonannya berupa uji materi UU MD3 yang menyoal tidak adanya pembatasan periode jabatan bagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan perusahaan BUMN Karya membahas pencairan utang pemerintah ke BUMN Karya Tahun Anggaran 2020. Ketiga BUMN Karya adalah Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan dalam rapat Badan Legislatif DPR bahwa Komisi VIII mengusulkan RUU PKS untuk ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Alasan yang disampaikan oleh Marwan Dasopang menurut pemberitaan media adalah karena pembahasan RUU PKS terlalu sulit untuk dilakukan.
