Jakarta kehilangan status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sejak 15 Februari 2024 lalu.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ragu hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 bakal terwujud.
Hakim Konstitusi,Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa putusan MK bukan meniadakan ambang batas parlemen.
PPP mempertanyakan alasan MK menghapus ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.
Melalui putusan perkara No.116/PUU-XXI/2023, MK menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4% tidak berlaku pada Pemilu 2024.
Hasil real count Pemilu 2024 yang dirilis KPU menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih memimpin jumlah perolehan suara sementara.
hak angket yang bakal diajukan DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Partai NasDem, PKB, dan PKS menyatakan dukungannya terhadap rencana PDIP untuk menggulirkan hak angket.
Rencana penggunaan hak angket di DPR oleh PDIP dan tiga partai pengusung Anies-Cak Imin direspons berbeda oleh Calon presiden nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud
Tiga partai Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yaitu NasDem, PKB dan PKS sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR
