Pimpinan DPR Minta MKD Segera Proses Penonaktifan Ahmad Sahroni Dkk
Pimpinan DPR RI telah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk berkoordinasi dengan partai politik terkait penonaktifan Anggota DPR RI
Pimpinan DPR RI telah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk berkoordinasi dengan partai politik terkait penonaktifan Anggota DPR RI
Sebanyak 32 jenis barang milik anggota DPR RI non aktif Ahmad Sahroni yang sempat dijarah dari kediamannya dikembalikan oleh warga.
Sebanyak 12 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit
DPR RI tidak menyebut akan menghentikan pemberian uang pensiunan kepada anggota DPR, sebagaimana permintaan rakyat.
DPR RI menyampaian kepada publik yakni total gaji dan tunjangan akan diterima anggota DPR RI senilai Rp65,5 juta per bulan setelah tunjangan perumahan dihapus.
Poin yang pertama, yakni DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan rumah anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025," ucapnya dalam konferensi per, Jumat (5/9/2025).
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong Kementerian PU agar segera memperbaiki seluruh fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan
Jabatan Ahmad Sahroni digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.
Akan ada reformasi untuk DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk membuat DPR RI lebih baik dan transparan.