Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) menuding pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo malah membebani perekonomian nasional.
Perkembangan pembuatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Gunungkidul belum signifikan. Hal ini terlihat dari pembangunan yang baru mencapai 40% atau sepanjang 32,9 kilometer dari total jalan sepanjang 82,2 kilometer.
Sejumlah warga di wilayah perbatasan berharap jalan provinsi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, segera diperbaiki. Pasalnya di jalur ini banyak sekali jalur yang berlubang sehingga rawan kecelakaan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp9,2 triliun untuk membangun infrastruktur kerakyatan.
Bupati Sleman Sri Purnomo pada Kamis (14/3/2019) lalu meresmikan 15 ruas jalan yang masuk dalam program peningkatan ruas jalan di 2018. Namun, salah satu ruas jalan yang masuk dalam program tersebut, yakni di Jln. Banjarharjo-Ngemplak yang baru selesai akhir Oktober 2018 lalu kini telah rusak.
Jembatan Lama di Kota Kediri, Jawa Timur, ditetapkan sebagai cagar budaya mengingat usia jembatan yang melintas di Sungai Brantas itu sudah 150 tahun.
Pemerintah Kota Jogja memberikan klarifikasinya terkait protes warga Bantul terkait pembangunan drainase di Kotagede. Pemkot memastikan pembuangan air hujan dari drainase di Jalan Mondorakan ke sungai Gajahwong tidak terlalu membahayakan.
Proyek saluran air hujan (SAH) atau drainase di Jalan Mondorakan dan Jalan Kemasan, Kotagede, Kota Jogja mendapat protes dari warga Bantul. Pasalnya proyek Pemerintah Kota Jogja tersebut sebagian melewati wilayah Bantul, tepanya di Desa Jagalan, Banguntapan, Bantul.
Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) meminta pemerintah mengevaluasi proyek infrastruktur.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulonprogo menganggarkan dana perbaikan jalan kabupaten sebesar Rp5 miliar pada tahun ini. Kondisinya, jalan rusak di tahun ini lebih tinggi persentasenya dibanding tahun lalu.
