Asosiasi Logisik Indonesia (ALI) menilai tuduhan pemerintah bahwa ada swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas tol laut menunjukkan upaya mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan program tersebut.
Pemkab Gunungkidul serius untuk mempercantik jalur di kawasan perbatasan, salah satunya dengan program perbaikan. Untuk tahun ini pemkab mengalokasikan Rp3,6 miliar guna perbaikan jalan rusak di Kecamatan Gedangsari sepanjang 5,2 kilometer.
Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul mulai merevitalisasi Bangsal Sewokoprojo di Dusun Purbosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari. Upaya ini dilakukan dengan harapan bekas kantor pemerintahan ini masuk dalam situs cagar budaya.
Pembebasan lahan untuk jalur alternatif Gunungkidul-Sleman di ruas Tawang, Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk sampai Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, memasuki tahap akhir. Sejak Kamis (24/10/2019), tim pembebasan lahan mulai membayarkan ganti rugi lahan untuk warga terdampak.
Di sejumlah titik di jalur pantura terdapat kerusakan jalan berupa aspal yang masih berlubang dengan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman yang bervariasi.
Kementerian Perhubungan meresmikan empat pelabuhan penyeberangan di Sulawesi Tenggara dengan total anggaran Rp291 miliar dari APBN.
Pemkab Gunungkidul menggencarkan pembangunan sarana pertanian seperti dam dan saluran irigasi atau parit. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto, mengungkapkan pembangunan dam dan saluran irigasi sangat penting bagi para petani, khususnya untuk meningkatkan hasil pertanian.
Pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul yang sudah diwacanakan sejak 2006 hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Belakangan diketahui, bangunan seluas 2.835 meter persegi itu terkendala sertifikat tanah.
Warga Dusun Jelok, Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari, meminta jalan kabupaten yang ada di wilayah desa setempat segera diperbaiki. Pasalnya, sejak dibangun 23 tahun lalu hingga sekarang belum ada perbaikan ulang. Saat ini kondisi jalan rusak parah.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta Pemkab untuk memastikan program pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan target yang dicanangkan. Pasalnya, waktu efektif tahun ini tinggal 2,5 bulan sehingga harus ada kepastian pembangunan tidak molor.
