Jokowi dan Tol Trans Sumatra
Jalan tol Trans-Sumatra awalnya digagas pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun digarap pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Jalan tol Trans-Sumatra awalnya digagas pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun digarap pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Anggaran pembangunan Jogja Outer Ring Road (JORR) akan diajukan pada 2020. Kepala Bidang Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Aris Prasena mengatakan proses pembangunan JORR nantinya dimulai dari sisi selatan (Bantul).
Deputi IKantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah merencanakan agar jalan bebas hambatan atau jalan tol nantinya bukan hanya soal konektivitas semata.
Kali ini membeberkan daftar proyek infrastruktur yang dinilai dibangun tanpa proses perencanaan matang dan terancam mangkrak. Dalam kajian BPN Prabowo-Sandi, proyek jalan tol Trans Jawa berada di urutan pertama.
Proyek tol Trans-Jawa ternyata tak membuat pemerintah berpas diri. Sambil meneruskan sisa ruas hingga ujung timur Jawa, proyek jalan tol di lintas selatan disiapkan.
Pembangunan dua gedung kecamatan di Gunungkidul pada 2019 ini kembali dilanjutkan. Kedua kecamatan tersebut adalah kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Panggang.
Bupati Bantul Suharsono memastikan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Bantul menjadi salah satu prioritas untuk ditangani tahun ini. Ia mengatakan infrastruktur jalan merupakan sarana untuk mempermudah aktifitas masyarakat dan menumbuhkan perekonomian.
Jembatan Ponjong yang menghubungkan Desa Ponjong dengan Desa Pokcucak yang hancur diterjang badai cempaka pada 2017 akan segera dibangun pada tahun ini. Jembatan ini nantinya akan dibangun dengan bentang lima meter dan panjang tujuh meter.
Pemkab Gunungkidul gagal mengubah proses pembanguan Taman Budaya Gunungkidul di Desa Logandeng, Kecamatan Playen menjadi program multiyears. Hal ini terlihat dari dokumen perencanaan pembangunan yang dipersiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP). Di dalam perencanaan, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran satu tahun anggaran.
Dari ribuan kilometer infrastruktur jalan di Kabupaten Gunungkidul, sebagian di antaranya dalam kondisi rusak. Di Kecamatan Nglipar, tepatnya di DusunNglipar Lor, Desa Nglipar, jalan yang melintasi dusun setempat rusak parah. Kerusakan terjadi lantaran banyaknya truk pengangkut hasil tambang batu karst yang melintasi jalan tersebut.