Vaksin Nusantara terus dipersoalkan karena sudah mulai disuntikkan ke sejumlah orang dan melakukan uji klinis tahap 2 yang ternyata belum mengantongi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kontroversi vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terus menggelinding. Akademisi dan cendekiawan mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Kepala BPOM Penny Lukito menekankan bahwa pengembangan vaksin harus melewati tahap-tahap yang sesuai dengan standar yang sudah diatur.
Vaksinasi on the spot untuk lansia di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RS DKT) Dr. Soetarto, Jogja ramai peminat. Menurut Kepala Urusan Unit Gawat Darurat (UGD) RS DKT dr. Soetarto, Letnan Dua Ahmadi, dalam sehari ada 150 dosis vaksin yang mereka miliki. Sebanyak 70 dosis untuk kuota vaksin on the spot. Sementara sisanya untuk lansia yang telah mendaftar online melalui laman pedulilindungi.id.
Temuan ituberdasarkan inspeksi ke pusat uji klinik RSUP dr. Kariad pada 14-15 Desember 2020.
Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Lansia, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai mengubah strategi. Sebelumnya, pemberian vaksinasi lansia didasarkan pada database pendaftaran kemudian sasaran diberikan vaksin di rumah sakit terdekat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut 71,4% subjek Vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tak diinginkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 70 juta warga menerima vaksin Covid-19 pada Juli 2021. Jika tercapai, dia meyakini kurva kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia akan terus melandai.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapnya semua komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara ternyata diimpor dari Amerika Serikat. Vaksin Nusantara diajukan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul tidak akan menggelar vaksinasi dengan cara drive thru. Alasannya, stok vaksin untuk Bantul saat ini terbatas dan pemantauan terhadap dampak vaksinasi.
