Sejauh peraturannya memungkinkan, saya kira tidak ada masalah. Asal peraturannya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya jangan sekali-kali dilakukan.
Warga negara asing (WNA) yang menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan
Presiden Prabowo sahkan UU BUMN terbaru yang ubah struktur Kementerian BUMN jadi Badan Pengatur. Berikut isi lengkapnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memangkas waktu pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
DPR dan pemerintah sahkan RUU BUMN yang merevisi 84 pasal. Regulasi ini perkuat tata kelola, bentuk BP BUMN, dan larang rangkap jabatan pejabat.
RUU BUMN mengatur status Kementerian BUMN diturunkan jadi Badan Penyelenggara. DPR targetkan revisi selesai awal Oktober 2025.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan fungsi operasional BUMN kini banyak diambil Danantara sehingga kementeriannya bisa berubah status menjadi badan.
Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN, menggantikan Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo, Rabu (17/9/2025).
