Anggaran senilai Rp130,03 triliun tersebut mencakup pengadaan dan program vaksin senilai Rp58,18 triliun, testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif tenaga kesehatan senilai Rp61,94 triliun.
Pemkab Bantul merevisi total anggaran refocusing pada APBD 2021. Jika semula besaran anggaran yang dipangkas mencapai Rp144 miliar, dalam perkembangannya besaran refocusing berubah menjadi Rp134 miliar.
Keputusan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul mencoret anggaran total senilai Rp42,2 miliar di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Bantul akan berdampak besar ke tingkat kalurahan.
Kebijakan refocusing untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Bantul tidak hanya menyasar APBD 2021, namun juga dana desa (DD). Alhasil, 75 kalurahan di 17 kapanewon harus melakukan revisi APBD Kalurahan.
Proyek pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul akan disesuaikan dengan anggaran usai refocusing APBD 2021.
Di tengah kebijakan yang mengharuskan refocusing anggaran pada APBD 2021, Pemkab Bantul dipastikan tidak akan merecofusing dua proyek. Kedua proyek tersebut adalah pembangunan Taman Milenial dan pembangunan aula Kodim. Kedua proyek ini sempat diresmikan oleh mantan Bupati Bantul Suharsono, Selasa (16/2/2021).
Sejumlah proyek infrastruktur di Bantul terancam terkendala menyusul adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengharuskan setiap daerah melakukan refocusing anggaran pada APBD 2021.
Alokasi untuk kesehatan naik drastis dari Rp169,7 triliun jadi Rp254 triliun. Kenaikan beberapa pos membuat anggaran infrastruktur turun. Dari Rp417,4 triliun jadi Rp387,4 triliun.
Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY, Rabu (13/1/2021). Ini merupakan penyerahan LKPD yang pertama atau yang tercepat se DIY.
Pemerintah mengalokasikan Rp26 triliun untuk mendorong transformasi pelayanan publik melalui pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada 2021.
