Topik tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia turut diangkat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam pidato singkatnya pada acara Climate Action Summit di General Assembly Hall, di New York, Senin (23/9/2019).
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengatakan hak kesehatan dan pendidikan warga negara di wilayah terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah terenggut oleh gangguan asap karhutla.
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih belum berhenti. Dalam penanganannya, pemerintah diminta hati-hati dalam menindak perusahaan yang terlibat kasus kebakaran tersebut.
Kualitas udara di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera masih berstatus sangat tidak sehat meski hujan sudah mengguyur beberapa daerah terdampak kabut asap.
Asisten Perhutani Wonosobo, Supriyono menyampaikan kawasan hutan di lereng Gunung Sindoro di wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terbakar pada Senin (23/9/2019) malam.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi telah menggelontorkan anggaran untuk kegiatan operasional pemadaman karhutla senilai Rp1,3 miliar ke delapan kabupaten.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo berharap pemerintah akan menjalankan audit kepatuhan terhadap pemerintah daerah dan korporasi untuk mencegah kebakaran hutan terjadi setiap tahun.
Perusahaan asing disebut terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Bom air saja dinilai kurang efektif untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan lahan gambut.
Sepanjang 2019, sudah lima perusahaan dan satu perorangan ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani.
