Kemenaker memberikan bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025, yaitu indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.
Harianjogja.com, JOGJA— Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mendorong pemerintah pusat mengambil berbagai langkah demi menyelamatkan perekonomian nasional
Dinas Tenaga Kerja Sleman belum mengagendakan pembahasan UMK 2025 dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pembahasan masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi.
MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menyuarakan tuntutannya terkait kesejahteraan pekerja.
Buruh dari berbagai konfederasi dan federasi akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Upah Minimum Provinsi (UMP) akan segera diumumkan pada November 2024 mendatang. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY
Buruh di Jogja meminta upah minimum provinsi (UMP) di wilayah setempat naik minimal 50 persen untuk tahun 2025 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan detail kenaikan upah minimum 2025 perlu menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Depenas pun tengah membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
