Melihat perkembangan kekerasan yang terjadi, Lembaga Bantuan Hukum- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang meningkatkan polarisasi masyarakat dan eskalasi kekerasan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan pemerintah melakukan pembatasan pada media sosial setelah maraknya berita negatif tentang aksi 22 Mei 2019. Menurutnya, pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap.
Bersamaan dengan adanya aksi demonstrasi 22 Mei di Jakarta, Pemerintah membatasi proses unggah foto dan video di beberapa media sosial. Ini untuk mengantisipasi semakin gaduhnya situasi yang sedang terjadi di Jakarta.
Kepolisian RI berhasil menyita senjata yang akan dipakai kelompok tertentu saat demonstrasi 22 Mei.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu yang berakhir ricuh di sejumlah titik di Jakarta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan sebanyak 62 orang ditangkap karena diduga berperan sebagai provokator aksi tersebut.
Kepala Bagian Humas RSUD Tarakan Jakarta dr. Reggy S Sobari memastikan kedua korban kerusuhan 22 Mei yang meninggal dunia disebabkan oleh luka tembak. Satu korban dilarikan ke RS Polri untuk menjalani autopsi.
Sejumlah pengamanan sudah mulai dilakukan tim pengamanan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berasal dari unit Brigade Mobil (Brimob) dan Sabhara Polri guna menyambut adanya rencana massa aksi di kantor KPU, Rabu (22/5/2019).
Aksi demonstrasi terkait hasil Pemilu 2019 terjadi di Jakarta sejak kemarin, Selasa (21/5/2019) hingga hari ini, Rabu (22/5/2019). Aksi tersebut menelan enam korban jiwa dan ratusan orang luka-luka.
Menanggapi aksi massa yang terjadi di Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau masyarakat untuk menghindari Jalan Sudirman di Jakarta Pusat.
Aksi di depan gedung Bawaslu pada Selasa (21/5/2019) awalnya berlangsung damai. Bahkan polisi memberikan kelonggaran waktu sampai malam hari. Namun sesaat kemudian, situasi berubah menjadi ricuh.
