Pihak kepolisian menyatakan tak yakin bahwa massa aksi yang harus dibubarkan paksa dengan tindakan tegas dari depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, pada Selasa (21/5/2019) malam, sama dengan massa yang berdemo sejak sore hari.
Polisi kembali membubarkan massa aksi yang berkumpul di depan Kantor Bawaslu RI, di Jakarta, Selasa (21/5/2019) malam, sekitar pukul 22.35 WIB.
Massa yang melakukan aksi menolak hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat terlibat ricuh dengan Petugas Kepolisian. Namun ricuh yang terjadi di depan mall Sarinah, seberang Bawaslu itu tidak membesar dan dapat dikendalikan.
Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok Jawa Barat akan ikut berpartisipasi dalam aksi people power 22 Mei 2019 yang akan digelar di Kantor KPU RI dan Bawaslu RI.
Polisi menangkap Sekretaris Umum Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad, Tebet yang bernama Budiono. Pria yang juga takmir Masjid Al Ittihaad di Tebet, Jakarta Selatan itu ditangkap karena dituduh menampung massa Aksi 22 Mei.
Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.
Polisi menangkap Ketua GNPF Bogor, Iyus Khaerunnas terkait seruan aksi jihad.
Mabes Polri mengungkapkan penyelewengan biaya Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212 pada 2017. Menurut penyelidikan Polri, biaya demonstrasi itu mencapai angka Rp3 miliar.Namun, uang Rp3 miliar yang disimpan di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) disalahgunakan oleh Bachtiar Nasir, sehingga mantan Ketua GNPF MUI itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Polda Metro Jaya menyatakan rencana pengerahan massa ke Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat tanggal 19 April 2019 terkait dengan perayaan salah satu pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2019, belum memiliki izin karena belum ada surat pemberitahuan.
