Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dihadirkan sebagai saksi dalam lanjutan sidang dengan terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Penyidik memang harus menuntaskan penyidikan terhadap kedua tersangka tersebut menyusul akan habisnya masa penahanan pada 4 Desember mendatang.
Penunjukan staf khusus (stafsus) presiden dan wakil presiden disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini mengimbau para stafsus Presiden Joko Widodo dan stafsus Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah diangkat tidak menerima suap dan gratifikasi.
Tim penyidik KPK menyita barang bukti menyusul penggeledahan di empat lokasi pada Jumat (22/11/2019).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian, penyuap Bupati M.Tamzil berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten itu dituntut hukuman 3 tahun penjara.
Wakil Ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipanggil Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Selasa (19/11/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengusahaDarwin Maspolim dalam kasus dugaan suap pemeriksaan restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga pada 2015 dan 2016.
Tiim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilDirektur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Gede Meivara Utama dan Direktur Utama PT Perkebunan Nasional (PTPN) X Dwi Satriyo Annurogo hari ini, Rabu (13/11/2019).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membebaskan mantan direktur utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dari dakwaan kasus korupsi di proyek pembangunan PLTU MT Riau-1. Komisi Yudisial melakukan eksaminasi atau pemeriksaan terhadap putusan tersebut.
MantanDirektur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas atas dugaan kasus suap yang menjeratnya. Atas putusan dari Pengadilan Tipikor it,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengidentifikasi sejumlah bukti yang tidak masuk dalam pertimbangan hakim.
