Setelah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak pertengahan Februari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, pada Senin (1/6/2020) malam di Jakarta Selatan.
Mahkamah Agung memerintahkan KPK untuk mengeluarkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy dari rumah tahanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim penyidiknya mengantongi informasi adanya dugaan pemberian mobil dari tersangka Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan), untuk Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kadiv Pas Kanwil) Kemenkumham Kepulauan Riau (Kepri), Deddy Handoko.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kembali dijadwalkan untuk diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap PAW anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2020.
Keberadaan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku masih misterius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mendeteksi keberadaannya Diketahui, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Harun hilang dan kekinian menjadi buronan KPK.
Keberadaan mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi masih terus dicari. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai menggelar sayembara. Siapapun yang mampu memberikan informasi keberadaan dua buronan itu akan diberi hadiah iPhone 11.
Kasus dugaan suap dan gratifikasi hibah KONI di Kemenpora mulai disidangkan untuk terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi. Atas dakwaan tersebut, Imam Nahrawi mengaku keberatan.
Kasus dugaan suap dana hibah KONI di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinkan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
Tersendatnya pembangunan SDN Bangunrejo 2 Jogja yang disinyalir karena gagal lelang diakui oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja.
