Status dari dua Warga Negara Asing (WNA) terkait kasus suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019 dijelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Modus baru dalam transaksi suap terkaitpenyidikan tentang penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan kantor imigrasi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 telah berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota DPR Fraksi Golkar Eka Sastra, mendapat panggilan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/5/2019).
Sekretaris tersangka Bowo Sidik Pangarso mendapat panggilan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/5/2019).
Romahurmuziy kembali dibantarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rumah Sakit Polri.Tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama ini sakit.
Jelang pembacaan putusan Praperadilan hari ini, Selasa (14/5/2019). Kuasa Hukum Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Maqdir Ismail mencabut permohonan Praperadilan itu kepada Majelis Hakim.
Tim pengacara Romahurmuziy yakin permohonan pra peradilan akan dikabulkan oleh hakim tunggal, Agus Widodo. KPK dinilai melanggar sejumlah hal dalam penanganan kasus yang dituduhkan ke Rommy.
Tim pengacara M. Romahurmuziy yakin permohonan praperadilan akan dikabulkan oleh hakim tunggal, Agus Widodo. Keyakinan ini berdasarkan sejumlah fakta di persidangan pra peradilan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mengembalikan uang Rp10 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi dari KPK, pengembalian uang Rp10 juta yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dilaporkan sebagai honor tambahan.
Karena dinilai terbukti menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga KemenporaMulyana dan dua pegawai Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta,Sekretaris Jenderal(Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dituntut empat tahun penjara.
