Pemkab Bantul bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY menggelar sosialisasi permasalahan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah kalurahan. Dispetaru DIY meminta pemanfaatan tanah tersebut harus sesuai prosedur.
Sejak ditetapkan tujuh kawasan perbukitan sebagai Geoheritage oleh Kementerian ESDM, Pemkab Sleman tetap komitmen untuk menjaga tujuh kawasan geoheritage tersebut.
Bupati dan DPRD Gunungkidul telah sepakat dengan draf Perubahan Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dalam sidang paripurna pada Kamis (28/10/2021). Meski demikian, rancangan ini belum bisa diundangkan dan diberlakukan karena prosesnya masih harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
Sejumlah baliho yang rusak seusai dihempas angin kencang pada Minggu (4/4/2021) lalu mulai diperbaiki oleh pemiliknya. Hanya saja, masih ada baliho yang belum dibenahi meskipun membahayakan warga atau pengguna jalan.
Tata Ruang kawasan di Kota Jogja telah diatur detail terutama dalam Perdais No.2/2017 Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Sehingga para arsitektur atau perancang bangunan hingga investor harus memperhatikan aturan tersebut.
Proyek tol Jogja berdampak penting bagi tata ruang dan wilayah di Sleman.
Pemkab Gunungkidul sudah menyusun draft review Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Draf ini sudah diserahkan ke Pemerintah DIY untuk dimintakan rekomendasi.
Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Jogja melakukan cultural mapping untuk mendeteksi sejumlah rumah warga yang termasuk memiliki nilai peninggalan sejarah dengan menggandeng perguruan tinggi. Program itu ke depan diharapkan bisa meningkatkan kekhasan kelurahan tersebut.
Untuk memperkuat karakter kawasan cagar budaya Kotagede, sejak 2019 lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menata fasad kawasan itu. Penataan ini diharapkan mampu benar-benar memunculkan kembali wajah Kotagede yang memiliki sejarah panjang, bukan hanya untuk menghabiskan anggaran.
Pemda DIY terus berupaya melakukan revitalisasi kawasan Pojok Beteng Lor Wetan melalui pembebasan lahan. Kebutuhan penataan fisik yang akan dimulai 2020 ini diperkirakan menelan lebih dari Rp5 miliar.
