Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam siniar (podcast) Deddy Corbuzier bernama Close The Door yang diunggah pada Kamis (6/1/2022). Dalam siniar itu, Sri Mulyani membahas berbagai macam topik, khususnya terkait perannya sebagai bendahara negara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kritikan mengenai utang pemerintah.
Pemerintah akan menarik utang lebih rendah dari proyeksi penarikan utang 2021 senilai Rp1.026 triliun. Langkah tersebut merupakan upaya mencapai konsolidasi fiskal pada 2023, yakni target defisit APBN di bawah 3 persen.
Dalam menghadapi kenaikan utang, Kemenkeu menegaskan pemerintah tetap menjaga tata kelola (governance) keuangan negara. Hal tersebut menjadi penting karena penambahan utang bertujuan untuk kepentingan produktif.
BPK sebut utang luar negeri kian membengkak selama pandemi Covid-19. Indef minta pemerintah benahi belanja.
Program pinjaman ABD ke Indonesia bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mencapai pertumbuhan secara pesat sekaligus inklusif dan berkelanjutan.
Posisi utang tersebut tumbuh sebesar 3,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2021.
Pada 2014 proporsi belanja bunga utang mencapai 11 persen terhadap total belanja pemerintah pusat, namun pada akhir 2020 meningkat berada pada kisaran 19 persen
Rasio utang pemerintah memang masih di bawah garis yang ditetapkan undang-undang. Namun melemahnya kinerja pendapatan negara membuat posisi utang pemerintah dalam posisi bahaya.
Upaya menstabilkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Indonesia. Kekinian terungkap RI memutuskan untuk menarik Special Drawing Rights [SDR] sebesar 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
