DPR: Kementerian BUMN Akan Berubah Jadi Badan Penyelenggara
RUU BUMN mengatur status Kementerian BUMN diturunkan jadi Badan Penyelenggara. DPR targetkan revisi selesai awal Oktober 2025.
RUU BUMN mengatur status Kementerian BUMN diturunkan jadi Badan Penyelenggara. DPR targetkan revisi selesai awal Oktober 2025.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendesak DPR RI untuk segera menggelar rapat teknis pembahasan RUU Perampasan Aset
Tanaman tembakau kini masuk menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) khawatir ketentuan penyadapan akan disalahgunakan sehingga mengusulkan untuk dihapus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk mencermati sidang Mahkamah Konstitusi (MK) t
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej menegaskan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu disusun ulang dengan draf baru yang lebih relevan. Tujuannya, agar draft baru itu mampu menjawab kompleksita
Pemerintah masih menunggu kesiapan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI, terjadi di Jakarta.