Langkah DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 me
Pemerintah bersiap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Saat ini, pemerintah masih menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DP
Pakar hukum dan aktivis anti-korupsi, Hardjuno Wiwoho menagih janji dan komitmen politik anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 untuk segera mengesahkan RUU
Sebanyak 122 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang belum disetujui menjadi UU akan di-carry over atau dilanjutkan pada periode selanjutnya.
Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) disahkan menjadi UU
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mendorong DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mendapat dukungan
Sidang Paripurna dengan agenda Pengesahan RUU Pilkada dibatalkan lantaran anggota DPR RI yang hadir tak memenuhi syarat kuorum.
DPR RI membantah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara sembunyi-sembunyi
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritisi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2002
