Sejumlah daerah di Jawa Tengah serentak melakukan gerakan sehari di rumah saja. Gerakan yang dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga itu akan dilaksanakan pada Minggu (27/6/2021) besok.
Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau perdagangan juga diterapkan yaitu sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat serta kapasitas pengunjung maksimal 25 persen.
Pemda DIY akan mengadopsi secara langsung Instruksi Mendagri No.14/2021 tentang PPKM Mikro. Sejumlah aturan krusial mulai dari larangan hajatan, seminar tatap muka dan penutupan objek wisata di wilayah zona merah Covid-19. Aturan tersebut akan ditambahkan dalam instruksi Gubernur yang sebelumnya sudah diterbitkan.
Lonjakan Covid-19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pembatasan aktivitas masyarakat.
Wakil Wali Kota Jogja sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi menilai wacana lockdown yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X merupakan peringatan keras untuk menjalankan protokol kesehatan (Prokes).
Pemda DIY bersepakat untuk memperketat pelaksanaan hajatan di wilayah DIY seiring meningkatnya kasus Covid-19. Pengajuan permohonan hajatan nantinya harus melalui persetujuan Satgas di tingkat kapanewon atau kecamatan.
Pemda DIY tengah menyusun aturan detail tentang pembatasan hajatan dan berbagai pertemuan sampai tingkat RT yang akan dituangkan dalam Instuksi Gubenur (Ingub) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang akan diterbitkan hari ini, Selasa (15/6/2021).
Pemda DIY mengklaim sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY masih menerapkan dengan sitem 50% work from home (WFH) dan 50% work from office (WFO) sampai saat ini. Namun demikian Pemda DIY juga mengakui ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ASN-nya seharusnya WFH namun diminta masuk karena beban tugas yang harus diselesaikan.
Pemerintah mengancam akan mempidanakan obligor BLBI yang membangkang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa utang BLBI tersebut diberikan kepada bank-bank yang bermasalah saat krisis 1998, dengan total mencapai Rp147,4 triliun.
